October 11, 2011 | admin | Galeri, News | No Comments
Pada bulan September 2011 yang lalu, Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN mengadakan 2 kegiatan.
Pertama adalah kegiatan Diskusi Terbatas Diklat Khusus Reformasi Birokrasi dimana kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan desain Naskah Akademik Diklat Khusus dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi. Diskusi ini sudah memasuki Tahap Finalisasi dimana berbagai informasi yang relevan tentang kebutuhan diklat dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Khusus dapat menghasilkan output berupa Rancangan Awal Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Khusus dan Laporannya..
Berikut cuplikan beberapa foto dari kegiatan tersebut :
Kedua adalah kegiatan Diskusi Terbatas Pembangunan Model Teknologi Informasi Penerapan Manajemen Kinerja.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun Model Teknologi Informasi dalam Penerapan Manajemen Kinerja di Instansi Pemerintah. Sedangkan sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya aplikasi teknologi informasi dalam manajemen kinerja.
Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan (indikator output) Model Teknologi Informasi penerapan Manajemen Kinerja di 3 (tiga) instansi pemerintah. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Uji Coba Pedoman Penerapan Manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah pada tahun 2010 maka dalam pengembangan teknologi informasinya juga akan dilakukan pada daerah yang sama dengan kegiatan tahun 2010 yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Bali.
Berikut cuplikan beberapa foto dari kegiatan tersebut :
June 14, 2011 | admin | Galeri, News | No Comments
Pada bulan Mei 2011 yang lalu, Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN mengadakan 2 kegiatan.
Kegiatan pertama adalah Kegiatan Diseminasi Pedoman Perumusan Kebijakan di 3 (tiga) daerah , yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi, Kalimantan Timur, dan Provinsi Aceh dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan pedoman perumusan kebijakan yang telah disusun oleh PKMK pada tahun 2010 yang lalu.
Kegiatan [...]
May 12, 2011 | admin | News | No Comments
Oleh: Tri Widodo W. Utomo
DISADARI atau tidak, reformasi birokrasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan soal budaya. Dalam hal ini, ada 2 (dua) cara berpikir tentang keterkaitan diantara keduanya. Pertama, pembenahan dimensi-dimensi budaya atau reformasi kultural perlu ditempuh untuk mempercepat proses reformasi birokrasi. Kedua, reformasi yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan nilai-nilai budaya baru yang [...]
April 11, 2011 | admin | Profil Personel | Comments Off
January 27, 2011 | admin | News | 1 Comment
Oleh: Tri Widodo W. Utomo
POLEMIK tentang DIY nampaknya masih belum akan berakhir. Sikap pemerintah yang cenderung “memaksakan” RUU Keistimewaan Yogyakarta dan kegigihan warga Yogya untuk mempertahankan keistimewaan daerahnya, mempersulit tercapainya titik temu atas permasalahan ini.
Jika kita pelajari secara lebih jernih, sesungguhnya konsep yang tertuang dalam RUU Keistimewaan sudah cukup bagus dan telah berusaha mengakomodir berbagai [...]
January 11, 2011 | admin | Uncategorized | No Comments
Oleh: Tri Widodo W. Utomo
Kata “reformasi” dewasa ini telah menjadi mantra sakti yang paling sering dikumandangkan di berbagai forum dan media. Jika dihitung dari tonggak awal reformasi 12 tahun yang lalu, proses reformasi dapat dikatakan sangat lambat dan hasilnya-pun masih kurang signifikan. Pedoman umum program reformasi secara nasional baru terbit tahun 2008 melalui Permenpan No. [...]
October 20, 2010 | admin | News | No Comments
JAKARTA, 18 OKTOBER 2010
Acara RDG ini dipimpin langsung oleh Bpk. Taufik Effendy (Ketua Komisi II DPR-RI) yang membahas tentang Penyesuaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2011, dan dihadiri oleh perwakilan dari MENPAN, LAN, BKN dan ARNAS.
Rapat Dengar tersebut menghasilkan beberapa agenda khususnya untuk LAN, antara lain :
Kajian LAN harus fokus pada kajian-kajian yang terkait langsung [...]
October 6, 2010 | admin | News, Publikasi | No Comments
— Sumbangsih LAN RI untuk Reformasi Kebijakan di Indonesia —
JAKARTA, pkmk-lanri.org. Akhir-akhir ini, kita dihadapkan pada sebuah dilema kebijakan yang nyata. Sebuah fakta yang menarik, dimana produksi kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah terus bertambah. Namun, seiring dengan bertambahnya kebijakan tersebut, sejumlah masalah justru terus terjadi. Sebut saja masalah bencana baik karena bencana [...]
August 9, 2010 | admin | News | No Comments
JAKARTA, KOMPAS.com – Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tengah dipersoalkan. Menurut DPR melalui Keputusan Angket pada 28 September lalu, UU ini dinilai belum ditujukan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam rangka memenuhi energi dalam negeri.
Pengamat ekonomi Didik J Rachbini mengatakan kebijakan migas di era 80 dan 90-an yang menujukan ekspor [...]
