PKMK-LANRI.ORG

Recent News

Pengembangan Pola Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

February 18, 2013 | admin | Publikasi | No Comments

Pengembangan Pola Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan pemerintah. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam undang-undang ini juga diatur tentang partisipasi masyarakat sebagai bagian dalam proses perumusan kebijakan. Pada Bab XI Pasal 96 Ayat (1) undang-undang ini disebutkan bahwa “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Partisipasi Masyarakat dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan juga telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat penting terutama untuk mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan. Namun dalam prakteknya, berbagai kebijakan publik yang telah ditetapkan seringkali menuai kritik dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan cenderung kontra produktif. Kenyataan ini dikarenakan dalam proses perumusan kebijakan keterlibatan masyarakat tidak dilaksanakan secara utuh dan mekanismenya cenderung formalitas sehingga akomodasi stakeholders belum representatif.

Aspek penting lainnya dalam proses perumusan kebijakan adalah partisipasi masyarakat, tuntutan akan hak masyarakat untuk berpartisipasi lebih luas semakin kuat. Hal ini dilakukan karena semakin tinginya kesadaran masyarakat  akan kebutuhan  dan kepentingan  terhadap permasalahan menyangkut kehidupan  bermasyarakat maupun bernegara. Berkaitan dengan hal tersebut, Pusat Kajian Manajemen Kebijakan pada tahun 2012 melakukan kegiatan Pengembangan Pola Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik. Hal ini penting karena selama ini belum banyak diketahui masyarakat bagaimana pola pengelolaan yang berasal dari partisipasi masyarakat dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pembuat kebijakan.

Permasalahan umum terkait dengan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik yang ada saat ini antara lain Pemerintah kurang cepat dan tanggap di dalam:

• Memfasilitasi pengembangan/peningkatan kapasitas masyarakat dan/atau LSM di dalam menjalankan fungsi pengawasan sosial dan partisipasinya di dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
• Mensosialisasikan secara luas makna pemberdayaan partisipasi masyarakat sesuai peraturan per-UU-an terhadap aparat pemerintah, DPRD, dan Masyarakat/LSM;
• Tidak adanya pedoman/ landasan pijak bagi Pemerintah untuk berperan dalam pengembangan partisipasi masyarakat/ LSM.

Pada Pemerintahan Daerah terdapat masalah-masalah:

• Pemahaman otonomi daerah dan desentralisasi yang dilandasi prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat belum dimiliki oleh umumnya jajaran pemerintahan daerah, masyarakat madani dan atau sektor swasta;
• Belum adanya pedoman mekanisme hubungan kemitraan dan sinergi antara masyarakat/ LSM dengan DPRD dalam penyaluran aspirasi/ tuntutan masyarakat dan fungsi pengawasan sosial masyarakat/ LSM terhadap DPRD. Keadaan ini menimbulkan kinerja DPRD apa adanya, tidak aspiratif, tidak peka dalam menampung aspirasi/ tuntutan masyarakat/ LSM, bahkan cenderung lebih aspiratif terhadap kepentingan partai atau organisasi masyarakat tertentu.

Dari sisi masyarakat/ LSM terdapat permasalahan yaitu:

• Masyarakat perorangan, kelompok kepentingan umumnya belum mengetahui dan mengerti atas haknya di dalam menyalurkan aspirasi/tuntutan kepada lembaga legislatif dan eksekutif, dan atau lembaga pemerintah lainnya;
• Peran lembaga RT/RW, lembaga adat dan keagamaan di lingkungan masyarakat belum berfungsi dan berperan di dalam mensosialisasikan hak-hak rakyat dan partisipasinya di dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.
• Keterbatasan pengetahuan masyarakat dan kesenjangan serta ketidak-adilan memberikan dampak tersendiri di dalam menyalurkan hak dan aspirasinya sering menjadi obyek/kedok kepentingan kelompok tertentu dalam menyelurkan tuntutannya.
• Sebagian besar LSM belum memiliki SDM, kelembagaan dan landasan hukum yang memadai, dan tidak mandiri, bekerja sesuai dengan dukungan dana.
• Keterbatasan pengetahuan/ketrampilan SDM LSM mengakibatkan dalam setiap kegiatannya tidak terfokus atau terarah dengan jelas dalam menyalurkan tuntutan dan aspirasinya, dan bahkan tidak jarang melanggar rambu-rambu peraturan perundangan yang berlaku karena tidak memahami peraturan perundangan yang mendasari tuntutannya.
• Kurangnya komunikasi di antara LSM sering menimbulkan duplikasi dalam kegiatannya di masyarakat, juga adanya ego kepentingan dari penyandang dana.
• Cukup banyak LSM yang tidak kredibel yang sulit dipertanggungjawabkan baik di masyarakat maupun terhadap penyandang dana.

Mengingat arti penting partisipasi masyarakat, maka diperlukan adanya suatu panduan untuk mengelola aspirasi publik dalam perumusan kebijakan bagi penyelenggara Negara dan aktor yang  terlibat  dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pengelolaan aspirasi ini bertujuan agar aspirasi masyarakat dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan publik.

Substansi dalam panduan ini disajikan melalui tiga pendekatan, meliputi pendekatan teoritis, teknis dan praktis. Pendekatan teoritis digunakan untuk memberikan jaminan bahwa pengembangan substansi dalam panduan ini tidak terlepas dari perkembangan keilmuan dalam pengelolaan aspirasi masyarakat sebagai partisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik.

Pendekatan teknis ditujukan agar panduan ini mudah diaplikasikan bagi penyelenggara pemerintahan, dan aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik. Sedangkan pendekatan praktis ditujukan agar panduan ini sesuai dengan perkembangan praktek-praktek pola pengelolaan yang berasal dari partisipasi masyarakat dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pembuat kebijakan perumusan kebijakan publik yang diterapkan di Indonesia. Dalam perumusan kebijakan, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan di setiap tahapan proses kebijakan. Bentuk partisipasi ini disampaikan melalui saluran-saluran yang merupakan forum atau wadah dalam mengakomodir dan mengelola aspirasi masyarakat menjadi sebuah masukan dan rekomendasi dalam formulasi rancangan kebijakan, pembahasan dan pelaksanaan kebijakan. Dari saluran ini juga suatu kebijakan didiseminasikan sehingga masyarakat dapat mengevaluasi kebijakan tersebut apakah sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat.